SERAMBI LAMPUNG – Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Lampung di Gedung Pusiban, Rabu (16/04/2025).
Rakor ini dihadiri langsung oleh seluruh bupati dan wakil bupati, menandai komitmen serius pemerintah dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan di Bumi Ruwa Jurai.
Mengusung semangat kolaborasi, rakor ini menjadi yang pertama kali digelar secara berkala dan eksklusif hanya diikuti oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya membangun sinergi konkret demi mempercepat penyelesaian berbagai persoalan krusial di Lampung secara terarah dan tepat sasaran.
“Ini rakor perdana yang akan jadi agenda rutin. Kita ingin kepala daerah fokus menyamakan arah kebijakan, supaya program RPJMD mereka benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Lampung,” ujar Gubernur.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya ketimpangan wilayah, kemiskinan, pendidikan, infrastruktur, serta hilirisasi komoditas unggulan di Lampung.
Gubernur juga menyoroti pentingnya perbaikan tata niaga dan tata kelola pemerintahan daerah. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada level program semata, melainkan harus berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kami ingin pemkab/pemkot lebih concern pada tata niaga dan tata kelola daerah. Ini penting agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar seremonial,” tegasnya. Rakor menghadirkan sejumlah narasumber untuk memperkuat pemahaman dan sinergi antar-daerah, di antaranya :
Plt. Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Muhammad Taufiq Ratule, yang memaparkan strategi Pengawalan Target Swasembada Pangan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Dr. Junanto Herdiawan, membahas penguatan sinergi dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dalam perencanaan anggaran.
Selanjutnya Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, turut menjelaskan strategi akselerasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan, dan Kepala Kejati Lampung, Kuntadi, menyampaikan dukungan Kejaksaan dalam mewujudkan swasembada pangan.
Lebih dari sekadar forum diskusi, rakor ini juga menjadi tonggak awal pembentukan pola kerja kolaboratif antarpemerintah daerah. Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
