SERAMBI LAMPUNG – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama pihak dari Kodim 0421/Ls duduk bersama dalam kegiatan rapat koordinasi rencana pembangunan Resimen Induk Daerah Militer (RINDAM) XXI Radin Inten di Desa Kemukus, Kecamatan Ketapang.
Rakor yang digelar di Aula Krakatau Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis, 22 Januari 2025 itu, dipimpin langsung Wakil Bupati Lamsel M. Syaiful Anwar dan Komandan Kodim 0421/Ls Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah.
Dandim Letkol Kav Nuril Ambiyah, mengatakan rencana pembangunan Rindam di Desa Kemukus, Kecamatan Ketapang, merupakan bagian dari program strategis negara yang tidak hanya untuk kepentingan pertahanan. Namun, juga untuk mendorong pembangunan wilayah, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dia menjelaskan, bahwa TNI memahami adanya dinamika dan kekhawatiran sebagian warga terkait lahan dan mata pencaharian. Sehingga pendekatan yang dikedepankan adalah dialog terbuka, sosialisasi dan cara-cara persuasif bersama pemerintah daerah, DPRD, Polri serta para kepala desa.
Menurut dia, secara hukum lahan tersebut merupakan kawasan hutan produksi dengan izin resmi dari Kementerian Kehutanan. Namun, TNI juga tidak menutup mata bahwa ada warga yang telah lama mengelolanya.
“Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan sinkronisasi data administrasi untuk memastikan kepastian hukum sekaligus solusi sosial yang adil,”jelasnya.
Terkait kompensasi, Dandim menegaskan prinsip bahwa negara tidak boleh meninggalkan rakyatnya dengan opsi solusi berupa kerohiman, relokasi lahan garapan, pelibatan warga dalam proyek pembangunan serta skema penggantian ekonomi sementara yang sedang dirumuskan melalui tim terpadu bersama pemerintah daerah.
Dia menyebutkan manfaat Rindam akan dirasakan secara berlapis, mulai dari pelibatan tenaga kerja lokal dan tumbuhnya UMKM dalam jangka pendek hingga perbaikan infrastruktur, tumbuhnya pusat ekonomi dan terbukanya lapangan kerja permanen dalam jangka menengah dan panjang.
“Pembangunan ini tetap berjalan sebagai kebijakan negara. Namun akan dilaksanakan tanpa pemaksaan dan tanpa penggusuran sepihak, dengan mengedepankan keadilan sosial serta membangun kepercayaan masyarakat,”katanya.
Untuk itu, dia mengajak seluruh warga Lampung Selatan untuk menjadikan pembangunan Rindam sebagai momentum kemajuan daerah yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat.
Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Selatan M.Syaiful Anwar, mengatakan pihaknya akan mengamankan dan melancarkan apa yang menjadi program pemerintah pusat.
“Disisi lain, kami juga harus mampu mengayomi menjadi pembela masyarakat di bawah,”ujarnya.
Dalam rakor tersebut disepakati bahwa, pemerintah daerah akan memfasilitasi dengan membentuk tim, untuk mendukung agar program tersebut dapat berjalan dengan baik. (MAN)
