Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung Periode 2026–2030, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Periode 2025–2029, serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Lampung Periode 2026–2030 di Balai Keratun Lantai III, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (7/7/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang telah resmi menerima amanah. Menurutnya, tugas yang diemban bukan sekadar menjalankan organisasi, melainkan menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memastikan stabilitas dan kedamaian di Provinsi Lampung tetap terpelihara.
“Lampung sejak dahulu dikenal sebagai daerah yang terbuka dan menjadi rumah bagi masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang. Keberagaman bukan persoalan yang harus dikhawatirkan, melainkan anugerah sekaligus kekuatan yang harus terus dirawat melalui sikap saling menghormati, toleransi, dan gotong royong,” ujar Gubernur.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa karakter masyarakat Lampung yang ramah dan terbuka telah menjadikan provinsi ini sebagai rumah bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai suku seperti Jawa, Bali, Bugis, Batak, Minangkabau, Sunda, hingga etnis lainnya hidup berdampingan dan berkontribusi sesuai dengan keunggulan masing-masing dalam membangun daerah.
“Setiap suku memiliki kekuatan dan karakter yang berbeda. Justru keberagaman inilah yang membuat Lampung tumbuh. Semua berkolaborasi membangun daerah ini, sehingga Lampung menjadi rumah yang nyaman bagi siapa pun,” katanya.
Ia mengungkapkan, selama puluhan tahun Lampung mampu menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis tanpa konflik antarsuku maupun antarumat beragama yang berarti. Kondisi tersebut merupakan warisan para pendahulu yang harus terus dipertahankan.
“Saya berharap apa pun tantangan yang kita hadapi ke depan, Lampung harus tetap damai. Ekonomi bisa naik turun, tetapi persatuan, kerukunan, dan persaudaraan tidak boleh goyah. Semua persoalan harus diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan bahwa kedamaian merupakan fondasi utama bagi pembangunan. Menurutnya, kemajuan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, hingga lahirnya peradaban yang maju hanya dapat terwujud apabila stabilitas sosial tetap terjaga.
Gubernur Mirza mengajak FKUB, FPK, dan FKDM menjadi garda terdepan dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat. Ia menilai ketiga forum tersebut memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat toleransi, memperkokoh persatuan bangsa, sekaligus membangun sistem deteksi dini terhadap berbagai potensi konflik.
Selain menyoroti pentingnya kerukunan, Gubernur juga memaparkan besarnya potensi yang dimiliki Provinsi Lampung. Dengan sekitar 70 persen penduduk berprofesi sebagai petani, Lampung menjadi salah satu lumbung pangan nasional yang menghasilkan padi, jagung, ubi kayu, pisang, nanas, kopi, lada, hingga tebu. Di sektor peternakan, Lampung juga menjadi salah satu sentra produksi sapi, kambing, dan unggas di Indonesia.
Gubernur mengajak seluruh forum untuk bersama sama menjaga potensi Lampung yang dimiliki melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah untuk tidak hanya menjaga kedamaian masyarakat akan tetapi ramah terhadap pengunjung dari luar Lampung, tanpa kedamaian dan keramahan masyarakat,seluruh potensi yang dimiliki provinsi Lampung tidak dapat dikelola dengan baik.
Menurutnya, seluruh potensi tersebut hanya dapat berkembang apabila situasi daerah tetap aman dan kondusif. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan stabilitas menjadi modal utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini semua adalah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Lampung ke depan,, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan seluruh masyarakat harus bisa berjalan dengan semangat yang sama, mari kita jaga semangat ini, saya titip amanah ini, saya titip Masyarakat Lampung,saya titip perdamaian provinsi Lampung, saya titip kerukunan provinsi Lampung dan saya titip kemajuan provinsi Lampung kepada bapak ibu sekalian,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Achmad Saepulloh melaporkan bahwa pembentukan ketiga forum tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan. FKUB beranggotakan 21 orang yang bertugas memberikan rekomendasi kepada gubernur dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, memfasilitasi dialog antarumat beragama, serta menyerap aspirasi masyarakat.
Adapun Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) beranggotakan 37 perwakilan berbagai etnis, paguyuban, dan organisasi kemasyarakatan yang bertugas memperkuat pembauran kebangsaan melalui dialog, sosialisasi, serta pemberian rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah.
Sementara itu, FKDM dibentuk untuk menghimpun, mengoordinasikan, dan menyampaikan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mengganggu stabilitas daerah, sekaligus memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai langkah antisipasi dini.
Achmad menjelaskan, pelantikan dan pengukuhan ketiga forum tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama, mempererat pembauran kebangsaan, serta meningkatkan kewaspadaan dini guna mewujudkan kehidupan masyarakat Provinsi Lampung yang aman, damai, harmonis, dan bersatu.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
