BOGOR—Dua item pada poin ke dua Program Asta Cita Presiden RI, yakni swasembada pangan dan swasembada energi menjadi fokus PTPN Group ke depan. Melalui dua komoditas utama yang diusahakan, yakni kelapa sawit dan tebu (industri gula putih), BUMN Perkebunan ini menyatakan siap menjadi motor utama tercapainya swasembada pada 2027.
“PTPN Group mendapat mandat negara untuk menjadi penggerak utama swasembada pangan dan energi baru dan terbarukan. Yakni, swasembada minyak goreng melalui industry kelapa sawit atau CPO, dan swasembada gula putih. Sedangkan swasembada energi melalui industry biodiesel dan bio etanol.”
Pernyataan itu disampaikan SVP Corporate Secretary PTPN III Holding Misran pada Rakor Komunikasi dan TJSL PTPN Group di Ciawi, Bogor, Rabu (22/1/25). Kepada seluruh peserta yang merupakan personel di Bagian Komunikasi Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dari seluruh PTPN Group dan anak Perusahaan, Misran meminta tiga aspek mandat negara itu dikawal secara ketat dalam hal pemberitaan dan komunikasi publiknya.
“Rakor kita dua hari ini untuk menyatukan dan menguatkan pola komunikasi kepada publik dalam rangka mendukung suksesnya Asta Cita Presiden Prabowo. Tiga hal yang menjadi domain kita di PTPN, yakni swasembada minyak goreng, swasembada gula, dan swasembada energi. Ini harus kita glorifikasi secara apik. Jangan sampai terganggu oleh hal-hal yang tidak substansial,” kata dia.
Rekor diikuti puluhan personel yang membidangi Komunikasi Perusahaan dibuka Direktur manajemen Risiko PTPN III M. Arifin Firdaus. Peserta berasal dari PTPN III Holding, PTPN IV Subholding Palm Co, PTPN I Subholding Supporting Co, PT Sinergi Gula Nusantara SGN Subholding Sugar Co, dan dari seluruh Unit Kerja Regional. Hadir sebagai pemateri antara lain Arya Sinulingga, Staf Khusus I Menteri BUMN, SVP Corporate Secretary PTPN Group Misran, dan beberapa ekspert dari ekternal.
Misran mengatakan, komunikasi public bagi PTPN dan seluruh entitas di bawahnya sangat penting dan strategis dalam membangun iklim kerja yang kondusif. Dalam konteks ini, pengetahuan, wawasan, dan strategi komunikasi yang dijalankan harus sejalan dengan materi dan strategi yang dijalankan oleh Lembaga di atasnya.
“Apa yang dijalankan oleh PTPN sebagai BUMN tentu harus segaris atau inline dengan kebijakan negara. Dalam hal ini, kita dipandu oleh program Asta Cita Presiden Prabowo yang mengacu menuju Indonesia Emas 2045. Demikian juga dengan pola dan strategi komunikasi publiknya, atau strategi publikasinya, harus inline juga. Oleh karena itu, hari ini kita akan bahas secara serius,” kata dia.
Target dari Rakor ini, tambah Misran, adalah memastikan semua bentuk publikasi, baik yang formal maupun informal harus mengarah kepada tiga hal. Yakni, setiap informasi yang keluar dari manajemen ditujukan untuk memberi pemahaman dan edukasi kepada publik tentang kondisi terbaik Perusahaan. Kedua,
membangun citra positif dengan terus mengkampanyekan setiap program yang progresif sehingga reputasi Perusahaan meningkat. Ketiga, membangun kepercayaan publik, terutama yang berkiatan dengan isu-isu sensitive tentang lingkungan hidup yang mendapat atensi dari masyarakat dunia.
Pada sesi lain, Arya Sinulingga memberikan pemaparan tentang perubahan kebijakan nasional yang harus dipahami oleh setiap insan PTPN, terutama yang berhadapan langsung dengan publik. Bahwa, Asta Cita yang menjadi garis besar panduan kerja pemerintah saat ini lebih luas, lebih detail, dan lebih menyentuh aspek kerakyatan. Mengutip Asta Cita Presiden, Arya menyebut aspek-aspek HAM, toleransi beragama, lapangan kerja, hilirisasi produk, pemerataan ekonomi, lingkungan, dan budaya sangat dominan.
“Pada pemerintahan saat ini paradigmanya berbeda, terutama yang berkaitan dengan BUMN. Kalau dulu kita dituntut memaksimalkan kontribusi BUMN kepada negara, saat ini dibalik. BUMN diberi mandat untuk memberi perhatian khusus kepada ekonomi kerakyatan, Pembangunan berkelanjutan, baru kontribusi kepada negara,” kata dia.
Dalam konteks ini, Stafsus yang juga menjadi Anggota Exco PSSI ini mengingatkan agar pola komunikasi publik yang dibangun Bagian Humas PTPN untuk menyesuaikan diri dengan pola yang dijalankan pemerintah pusat. Segala sesuatu yang akan diputuskan, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, hendaknya segaris dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
“Sejalan dengan perkembangan, pola komunikasi juga harus menyesuaikan dan terus beradaptasi dengan keadaan. Sebab, pola dari respons publik kepada suatu masalah atau fenomena juga sudah berubah. Demikian juga dengan CSR (TJSL), harus mengena dan tepat sasaran,” kata dia.
Selain materi yang menyangkut teknis komunikasi public di internal, Rakor juga diisi dengan beberapa materi-materi umum dan spesifik. Antara lain tentang konsep dan paradigma baru TJSL, menjalin hubungan dengan media, Artificial Intelegency, dan beberapa lainnya. (*)
