SERAMBI LAMPUNG– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Selatan mendukung langkah pemerintah dalam mendorong pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua PWI Lampung Selatan, Edwin Apriandi, melalui Sekretaris PWI Lampung Selatan, Desi Habibi, saat menghadiri Forum Konsultasi Publik IKD yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lamsel di Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik (MPP), Jumat, 21 Agustus 2026.
Habibi menilai, penerapan IKD merupakan langkah positif untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan efisien.
“Mewakili Ketua PWI Lampung Selatan, kami sangat mendukung upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transfaran dan efisien melalui pemanfaatan IKD,”ujar Habibi.
Namun, menurut dia, sosialisasi IKD tidak cukup hanya mengenalkan program tersebut kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu memberikan edukasi mengenai manfaat, cara penggunaan serta keamanan data pribadi dengan bahasa yang mudah dipahami.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui bahwa IKD itu ada, tetapi belum memahami manfaat, cara penggunaan, maupun aspek keamanan data pribadi,” katanya.
Habibi menegaskan, PWI Lampung Selatan siap ikut membantu pemerintah menyebarluaskan informasi yang benar mengenai IKD kepada masyarakat.
Dia juga mengingatkan agar penerapan layanan digital tetap memperhatikan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi.
“Transformasi pelayanan publik harus dilakukan secara inklusif. Kemudahan pelayanan harus bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang masih membutuhkan pendampingan,”tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan, Anton Carmana, mengatakan pemerintah terus melakukan inovasi untuk menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, cepat dan aman.
Menurut Anton, IKD merupakan KTP elektronik dalam bentuk digital yang tersedia melalui aplikasi pada telepon pintar. Dari sisi fungsi, kedudukan hukum, dan keabsahannya, IKD memiliki kedudukan yang sama dengan fisik KTP elektronik.
“Tujuan utama IKD yaitu mempermudah. Tidak perlu fotokopi KTP, cukup scan QR Code dari HP. Di dalam IKD terdapat KTP digital, Kartu Keluarga digital dan Akta Kelahiran digital,” jelasnya.
Anton menambahkan, IKD juga dilengkapi sistem keamanan untuk melindungi data pribadi pengguna, antara lain pencegahan tangkapan layar, perubahan PIN secara berkala, dan verifikasi wajah saat aplikasi diakses.
Ke depan, IKD diharapkan dapat terintegrasi dengan berbagai layanan publik, seperti BPJS, perpajakan, hingga bantuan sosial.
“Kedepannya IKD akan terhubung dengan layanan BPJS, pajak dan bansos,”katanya. (Rilis/MAN)
