KOTABUMI, SERAMBILAMPUNG – Sebagai agent sosial control sekaligus representatif kaum intelektual, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi mulai menyikapi 100 hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara yang dinilai belum membawa perubahan signifikan di lintas sektoral.
Adapun program yang telah dijalankan dalam 100 hari kerja Bupati Hamartoni dan Wakil Bupati Romli meliputi, pengadaan seragam sekolah gratis tingkat SD-SMP, Puskesmas mider yang dilengkapi obat-obatan, bantuan pendidikan bagi anak tidak mampu dan berprestasi yang akan melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi, serta optimalisasi manajemen RSUD Mayjend (Purn) HM. Ryacudu.
Penguatan UMKM dan koperasi melalui program kredit usaha dan ekonomi digital, menjamin ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, menjamin7 ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan, penguatan kesetaraan gender serta perlindungan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia.
Wasekum PPD HMI Cabang Kotabumi, Bayu Iswari mengatakan bahwa keberhasilan dalam 100 hari pertama akan berdampak kepada keberhasilan lima tahun kedepan, asal konsisten dan melakukan peningkatan secara terus-menerus.
Sebaliknya, kegagalan pada 100 hari pertama akan menyebabkan kendala pada periode kepemimpinannya bila tidak dilakukan perbaikan secara drastis. Hal ini dikarenakan 100 hari pertama adalah masalah kritis dan krusial bagi seorang kepala daerah.
“Menyikapi 100 hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, HMI Cabang Kotabumi telah menyiapkan bahan-bahan ilmiah hasil kajian pengurus untuk didiskusikan kepada pemerintah daerah baik evaluasi 100 hari kinerja serta isu daerah sampai persoalan kelam yang musti menjadi atensi bupati wakil bupati hari ini,” kata Bayu, Sabtu (31/5).
Bayu menilai 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara belum membawa perubahan signifikan baik dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pertanian.
Menurut Bayu, HMI akan mengikuti mekanisme yang ada, apabila upaya-upaya diplomasi penyampaian pendapat tidak terakomodir maka jalan terkahir adalah turun aksi. Saat ini pihaknya akan menyurati Pemda untuk memfasilitasi ruang diskusi ilmiah antara Bupati Wakil Bupati dan HMI.
Dalam diskusi itu, HMI akan membawakan bahan-bahan literatur dengan diskusi yang tentu cukup alot dan panjang mengenai keadaan Lampung Utara hari ini.
“Kami siapkan solusi-solusi berbentuk rekomendasi untuk Pemda Lampung Utara, dalam hal rekomendasi kami bersepakat ada beberapa pejabat di dinas-dinas tertentu untuk di evaluasi dan dicopot bila perlu sebab kinerjanya dianggap tidak profesional,” pungkasnya. (Red)
