Serambi Lampung.com– Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung menyatakan kesiapan untuk mengambil alih status tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. Sikap tegas tersebut disampaikan menyusul wacana kolaborasi lintas provinsi yang dibuka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Umum II KONI Provinsi Lampung, Riagus Ria, merespons pernyataan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma yang membuka peluang kerja sama dengan provinsi lain dalam penyelenggaraan sejumlah cabang olahraga PON 2028.
Diketahui sebelumnya, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan NTT telah mencalonkan diri sebagai tuan rumah bersama PON XXII Tahun 2028.
“Kalau memang NTB dan NTT belum siap menjadi tuan rumah PON 2028, maka KONI Lampung bersama Banten siap menggantikan. NTB dan NTT bisa fokus di PON 2032,” kata Riagus, Senin (22/12/2025).
Riagus menegaskan, Lampung dan Banten memiliki keunggulan dari sisi kesiapan infrastruktur. Sejumlah venue pertandingan dinilai telah memenuhi standar nasional sehingga tidak memerlukan pembangunan baru.
“Lampung dan Banten sudah memiliki venue yang memadai untuk menggelar PON. Jadi tidak perlu pembangunan venue baru. Soal teknis lainnya bisa kita koordinasikan. Intinya, kami siap menjadi tuan rumah PON 2028 tanpa harus menunggu 2032,” tegasnya.
Saat ini, KONI Lampung dan KONI Banten memang tengah dalam proses pencalonan sebagai tuan rumah bersama PON XXIII Tahun 2032. Namun demikian, opsi menjadi tuan rumah PON 2028 dinilai realistis apabila NTB–NTT belum sepenuhnya siap.
Sementara itu, dikutip dari detik.com, Pemerintah Provinsi NTT masih menunggu surat keputusan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir terkait penetapan NTB–NTT sebagai tuan rumah PON 2028.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma sebelumnya membuka peluang kolaborasi dengan provinsi lain, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, untuk pelaksanaan sejumlah cabang olahraga.
“Pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur dalam penyelenggaraan PON 2028,” ujar Johni, dikutip dari detik.com, Minggu (21/12/2025).
Menurut Johni, pembangunan venue olahraga membutuhkan anggaran besar. Karena itu, pelaksanaan pertandingan di daerah yang sudah memiliki infrastruktur dinilai lebih efisien.
“Venue yang biaya pembangunannya mahal bisa dilaksanakan di DKI, Jabar, atau Jatim. Dengan kolaborasi, pembiayaan bisa lebih hemat dan tidak terlalu besar,” katanya. (**)
