SERAMBI LAMPUNG – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kabupaten Lampung Selatan, menggelar rapat koordinasi, guna merumuskan formula penanggulangan kemiskinan menuju masyarakat yang sejahtera.
Rapat yang digelar di Aula Rajabasa, Selasa, 23 Juni 2026 itu diikuti sejumlah OPD, instasi vertikal, akademisi, NGO, media massa dan sejumlah pihak lainnya.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung SelatanTri Umaryani, mengatakan angka kemiskinan di Lamsel sebesar 12,05 persen dan kemiskinan ekstrim 0,60 persen pada tahun 2025. Namun demikian, kabupaten ini masih berada di atas rata-rata Provinsi Lampung 10 persen dan Nasional 8,47 persen.
“Oleh karena itu, rapat ini menjadi momen penting sebagai sarana evaluasi yang telah dilaksanakan sebelumnya,” ujarnya.
Dia pun menekankan, penanganan kemiskinan harus tepat sasaran. Namun, penanganan itu harus terlebih dahulu berbasis data.
“Makanya, lakukan validasi sesuai lokus dan lakukan mapping. Sehingga, penanganan prioritas dan program apa yang ampuh dapat terlaksana serta dapat termonitor capaian-capaiannya,”katanya.
Disisi lain, Tri menyatakan, agar penanganan kemiskinan tidak bisa menggunakan satu instrumen saja. Tapi, harus ada intervensi dari pihak-pihak tekait.
“Ya, kita contoh bagaimana keadaan rumahnya. Lalu, dilihat bagaimana kondisi jalannya dan kehidupannya sehari-hari. Kalau, aksesnya belum baik, bisa dari Dinas PU, kalau ekonominya dari Dinas Sosial. Jadi harus ada intervensi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan Aryan Saruhian, menyatakan tahun 2026 Lamsel telah menetapkan 35 lokus kemiskinan. Maka, untuk memastikan agar penanggulangan kemiskinan itu dapat tepat sasaran, tepat program dan berbasis data yang valid, dapat menggunakan data desil 1-4. Dimana data sampai dengan desil 4 tercatat 554.776.
“Ya, fokuskan kesana. Minimal 50 persen program yang ada di OPD dapat menyentuh desil 1-4, karena ini juga sudah diminta oleh BPK dan BPKP,” katanya. (Adi.s)
