Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam mendorong kesejahteraan petani, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan rakor tersebut berlangsung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Selasa (26/05/2026).
Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan Provinsi Lampung Tahun 2026 tersebut dihadiri jajaran Kementerian Pertanian RI, Kementerian Pekerjaan Umum RI, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, organisasi petani, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian.
Dalam arahannya, Gubernur memaparkan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional. Namun, produktivitas sejumlah komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong masih berada di bawah capaian negara-negara lain.
“Kalau kita bisa meningkatkan produktivitas, bukan hanya hasil panennya yang naik, tetapi juga kesejahteraan petani, daya beli masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi daerah akan ikut terdorong,” ujar Gubernur.
Gubernur menjelaskan, saat ini sekitar 1,3 juta petani di Lampung menggantungkan hidup pada tiga komoditas utama tersebut. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas pertanian menjadi agenda prioritas yang harus diwujudkan dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
Ia juga memaparkan bahwa sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan menyumbang kontribusi besar senilai Rp150 triliun atau setara dengan 28 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung. Dari total luas wilayah Lampung sebesar 3,3 juta hektare, terdapat sekitar 1,2 hingga 1,3 juta hektare lahan pertanian aktif yang menghidupi sekitar 2 juta tenaga kerja.
“Struktur tanah kita, struktur tanaman kita menyebabkan Lampung menjadi daerah yang memberi makan daerah-daerah lain di sekitarnya. Dan itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu,” ujar Gubernur dalam arahannya.
Ia menekankan peran historis Lampung sebagai lumbung pangan penyokong kebutuhan komoditas padi, jagung, dan singkong untuk wilayah Jawa, Sumatera, hingga DKI Jakarta.
Gubernur juga menggaris bawahi komitmen pemerintah dalam mendongkrak kesejahteraan petani melalui intervensi tata niaga dan stabilitas harga. Kebijakan proteksi harga di tingkat produsen, seperti harga gabah yang kini mencapai Rp6.500 per kilogram, dinilai telah meningkatkan pendapatan para petani.
Dampak positif dari penguatan ekonomi pedesaan ini ditandai dengan meningkatnya penjualan kendaraan bermotor hingga 30 persen di berbagai kabupaten, serta kenaikan angka pendaftaran mahasiswa baru pada perguruan tinggi swasta (PTS) di Lampung hingga 20 persen.
Menghadapi proyeksi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen per tahun, serta ancaman krisis pangan dunia di masa mendatang, Gubernur menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk fokus meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi dan pemanfaatan teknologi modern.
“Target kita, Bapak-Ibu sekalian, adalah memberikan contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, dan pihak lainnya. Tujuannya satu, yaitu meningkatkan kualitas produktivitas,” tegas Gubernur.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Tin Latifah selaku Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Provinsi Lampung, menyampaikan dukungan penuh terhadap akselerasi swasembada pangan berkelanjutan.
Dalam evaluasi kinerja terbarunya, Kementan memberikan apresiasi khusus kepada Kabupaten Tulang Bawang yang berhasil mencatat capaian luas tambah tanam (LTT) sebesar 332 persen pada April 2026.
Tren positif tersebut berlanjut pada Mei 2026, di mana Provinsi Lampung berhasil menembus posisi lima hingga enam besar nasional sebagai kontributor pangan terbesar dengan persentase capaian 62 persen.
Dalam visi mewujudkan ketahanan pangan nasional, Presiden menetapkan empat program prioritas utama, yaitu swasembada pangan, makan bergizi, ketahanan energi, dan hilirisasi.
Pemerintah menekankan bahwa persoalan pangan harus dipandang secara strategis sebagai persoalan hidup atau matinya suatu bangsa. Karena itu, swasembada pangan menjadi prioritas utama yang harus dicapai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap, melalui komitmen sinergis dan integrasi program kerja lintas sektoral ini, Lampung tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan, tetapi juga semakin memantapkan posisinya sebagai pilar utama stabilitas dan kedaulatan pangan Republik Indonesia.(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
