SERAMBI LAMPUNG – Kolaborasi antara pemerintah daerah dan insan pers dinilai menjadi salah satu kunci dalam mendukung pembangunan serta menciptakan masyarakat lebih sadar informasi.
Hal ini terungkap dalam kunjungan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan, Iwan Chandra Gautama, ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lamsel, Kamis 12 November 2026.
Kunjungan yang berlangsung di Balai Wartawan RA. Taher Tjindar Boemi tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi dan sinergi antara BPPRD dengan organisasi profesi wartawan di Kabupaten Lampung Selatan.
Kedatangan Iwan Chandra Gautama bersama jajaran disambut Ketua PWI Lampung Selatan Edwin Apriandi, Bendahara Yunizar Adha, sejumlah pengurus serta Dewan Penasehat PWI Lamsel.
Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Namun, di balik silaturahmi tersebut, terdapat pembahasan penting mengenai peran media dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya menyampaikan informasi program pemerintah dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak serta retribusi daerah.
Ketua PWI Lampung Selatan, Edwin Apriandi, menyambut baik kunjungan jajaran BPPRD tersebut. Menurut dia, komunikasi dan silaturahmi dengan seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam memperkuat sinergi untuk kemajuan daerah.
Dia menegaskan, PWI sebagai organisasi profesi wartawan siap berjalan beriringan dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Pada prinsipnya, PWI siap mendukung program-program pemerintah daerah melalui pemberitaan yang profesional dan berimbang. Setiap capaian positif pembangunan tentu perlu diketahui masyarakat agar publik bisa melihat dan memahami perkembangan daerahnya,” ujarnya.
Namun, Edwin juga mengingatkan tantangan dunia pers saat ini semakin kompleks. Perkembangan media digital membuat arus informasi semakin sulit dikendalikan, termasuk munculnya pemberitaan yang tidak berdasar dan informasi bohong atau hoaks.
Karena itu, menurut dia, PWI memiliki peran penting sebagai clearing house informasi sekaligus mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.
“Di tengah perkembangan media dan banyaknya pihak yang mengaku sebagai wartawan, kita tidak bisa menutup mata terhadap munculnya informasi yang belum tentu benar. Di sinilah PWI harus mengambil peran, memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPPRD Lampung Selatan, Iwan Chandra Gautama, mengatakan kunjungan tersebut merupakan langkah untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan insan pers sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Ia mengaku merasa nyaman berada di lingkungan PWI dan berharap komunikasi yang terjalin tidak berhenti sebatas pertemuan silaturahmi, tetapi dapat berkembang menjadi kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, saya merasa seperti pulang ke rumah sendiri. PWI adalah mitra strategis dan pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran pers sangat krusial dalam menyampaikan informasi yang membangun kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, BPPRD Lampung Selatan membutuhkan dukungan media untuk menyampaikan berbagai informasi terkait kebijakan, program, serta pelayanan pajak dan retribusi daerah secara transparan dan mudah dipahami masyarakat.
Dengan penyampaian informasi yang tepat, kata dia, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan.
“Harapan kami, melalui sinergi ini, informasi mengenai program dan pelayanan BPPRD bisa tersampaikan dengan baik. Masyarakat juga semakin memahami bahwa pajak dan retribusi yang dibayarkan merupakan salah satu bentuk kontribusi untuk pembangunan Lampung Selatan,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Iwan turut didampingi Kasubbid BPHTB dan AKPD Ahli Muda, Vickram serta Hari Fajar Insana.
Kedua pihak juga membahas pentingnya membangun komunikasi publik yang sehat, termasuk memanfaatkan media digital untuk menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan bertanggungjawab.
Sinergi ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga mendorong keterbukaan informasi publik, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, serta memastikan berbagai program pembangunan dapat diketahui secara luas.(Rls/MAN)
