Jakarta — Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Jakarta, Senin (1/12). Kegiatan berskala nasional ini mengusung tema “Sinergi Penguatan Digitalisasi Keuangan Daerah Melalui Optimalisasi Belanja dan Peningkatan Layanan Publik.”
Rakorpusda diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI bekerja sama dengan Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian PAN-RB, Kementerian Sekretariat Negara, serta Bappenas. Para Sekretaris Daerah dari seluruh Indonesia hadir sebagai garda terdepan implementasi percepatan digitalisasi di wilayah masing-masing.
Panel Diskusi I: Tindak Lanjut Arahan Rakornas TP2DD 2025
Pada panel pertama, sejumlah kementerian dan lembaga memaparkan arah kebijakan percepatan digitalisasi keuangan daerah. Narasumber meliputi:
- Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Kemenkeu yang memaparkan percepatan realisasi APBD dan efisiensi belanja daerah.
- Kapusdatin Kemendagri mengenai penguatan SIPD dalam penatausahaan APBD dan konsolidasi data fiskal nasional.
- Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri mengenai roadmap ETPD dan penguatan modul pendapatan.
- DKSP Bank Indonesia mengenai percepatan digitalisasi kanal pembayaran non-tunai pemerintah daerah.
Asian Development Bank (ADB) yang mempresentasikan best practice terkait fiscal cadaster, pengelolaan aset, dan layanan publik berbasis teknologi. Pada panel kedua, sejumlah daerah dan mitra strategis menampilkan inovasi terbaik dalam ajang Championships 2025, di antaranya:
- Pemprov Jawa Timur dengan inovasi PKB dan optimalisasi pendapatan daerah.
- Pemkot Yogyakarta terkait penguatan penatausahaan jaringan dan tata kelola keuangan digital.
- Pemprov Jawa Barat dengan sistem monitoring pendapatan real-time.
- Bank BJB sebagai aggregator pendapatan daerah.
- Telkom Indonesia terkait penguatan infrastruktur digital dan ekosistem layanan daerah.
Sekda Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menegaskan bahwa Rakorpusda 2025 memberikan arah strategis yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital, khususnya di sektor pengelolaan keuangan dan peningkatan layanan publik.
Ia menyoroti sejumlah fokus penting yang harus diperkuat daerah: percepatan digitalisasi belanja dan pendapatan daerah,
integrasi sistem daerah dengan platform nasional seperti SIPD, optimalisasi penggunaan kanal pembayaran digital, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola sistem digital.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen memperkuat implementasi transaksi non-tunai, mengoptimalkan pendapatan daerah berbasis digital, serta meningkatkan pengawasan dan transparansi pengelolaan APBD.
“Digitalisasi harus dilakukan cepat, terukur, dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Rakorpusda Digitalisasi Daerah 2025 kembali menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pemerintah pusat menargetkan percepatan digitalisasi dapat:
1. meningkatkan efektivitas belanja daerah,
2. memperkuat pendapatan melalui kanal digital,
3. memperluas transaksi non-tunai seperti QRIS, dan mendorong layanan publik yang modern, mudah diakses, serta transparan.
Rakorpusda menjadi momentum strategis bagi seluruh daerah agar bergerak serempak menuju transformasi digital yang berkelanjutan. (Rilis Diskominfotiksan)
