SERAMBI LAMPUNG.COM – Lampu-lampu Studio Grand Metro TV, Jakarta, Jumat malam (20/2/2026), memantul lembut di wajah Agus Fatoni.
Di hadapan para tamu undangan nasional, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri itu melangkah ke panggung untuk menerima penghargaan Excellence in Regional Financial Governance 2026.
Tepuk tangan mengalir bukan hanya untuk sebuah prestasi, tetapi untuk sebuah perjalanan panjang menata tata kelola keuangan daerah di Indonesia.
Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Indonesia Top Achievements of The Year 2026 (ITAY 2026), sebuah panggung apresiasi bagi tokoh-tokoh yang dinilai mampu melampaui rutinitas birokrasi dan menghadirkan perubahan nyata. Malam itu, tema Transforming for Reinventing Indonesia terasa menemukan maknanya.
Bagi Fatoni, penghargaan ini bukan tentang dirinya semata. Dalam sambutannya, ia memilih menoleh ke belakang kepada proses panjang yang dijalani bersama banyak pihak. Ia menyebut peran Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, para kepala daerah, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga yang terus mendorong penguatan tata kelola keuangan daerah.
“Ini bukan penghargaan personal,” ujarnya pelan namun tegas. “Ini milik Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, dan seluruh pemerintah daerah.”
Nama Fatoni bukanlah sosok baru dalam birokrasi pemerintahan. Ia pernah mengemban amanah sebagai penjabat gubernur di berbagai daerah dengan karakter dan tantangan berbeda. Dari pengalaman itulah, ia memahami bahwa keuangan daerah bukan sekadar angka dalam dokumen APBD, melainkan denyut pembangunan dan pelayanan publik.
Di bawah kepemimpinannya, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mendorong transformasi digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Sistem ini dirancang bukan hanya untuk merapikan administrasi, tetapi juga menutup celah ketidakterbukaan dan memperkuat akuntabilitas.
Baginya, setiap rupiah memiliki makna. Bukan hanya harus tercatat, tetapi juga harus berdampak. Karena itu, pengelolaan keuangan daerah terus diperluas menjangkau badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, barang milik daerah, hingga kreativitas pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan sah.
“Kita mendorong daerah untuk berani berinovasi,” katanya. “Pendapatan harus meningkat, tetapi belanja juga harus tepat sasaran untuk pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.”
Upaya tersebut sejalan dengan program prioritas dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Penghargaan ITAY 2026 sendiri diberikan melalui penilaian independen oleh dewan juri lintas disiplin akademisi, praktisi, hingga jurnalis senior. Lima kriteria menjadi tolok ukur, prestasi, inovasi, transformasi, kompetensi inti, dan kontribusi.
Malam itu, ketika penghargaan telah berada di tangan, Fatoni kembali menegaskan satu hal perjalanan belum selesai. Bagi dirinya dan jajaran Ditjen Bina Keuangan Daerah, penghargaan ini bukan titik akhir, melainkan pengingat untuk terus menjaga komitmen.
Sebab, di balik setiap angka dalam laporan keuangan daerah, ada harapan masyarakat yang menunggu untuk diwujudkan.
Redaksi: Serambi Lampung.
