SERAMBILAMPUNG.com – kejuaraan karate bertaraf nasional yang berlangsung di GOR Siger Way Halim, Bandar Lampung, pada 26–28 Juni 2026 menuai sorotan dari peserta, pelatih, dan official.
Ajang yang diikuti sekitar 3.600 peserta itu dinilai diwarnai sejumlah persoalan, mulai dari kericuhan pertandingan, minimnya pengamanan, hingga polemik ketersediaan medali kategori festival.
Kericuhan terjadi di arena pertandingan dan disebut dipicu ketidakpuasan terhadap keputusan wasit dan juri. Sejumlah official mengaku insiden tersebut sempat berujung adu mulut hingga adu fisik antarpelatih.
Seorang official yang enggan disebutkan namanya mengatakan insiden tersebut mencoreng citra Lampung sebagai tuan rumah karena disaksikan kontingen dari berbagai daerah.
Selain kericuhan, sistem pengamanan juga menjadi perhatian. Sejumlah pelatih menilai pengamanan hanya mengandalkan petugas keamanan swasta tanpa dukungan aparat TNI maupun Polri, padahal kejuaraan berskala nasional dengan ribuan peserta dinilai membutuhkan pengamanan yang lebih maksimal.
Persoalan lain muncul pada pelaksanaan kategori festival. Sejumlah peserta mengaku medali yang disiapkan panitia habis sebelum seluruh pertandingan selesai. Mereka juga menyebut medali baru dipesan beberapa hari menjelang kejuaraan sehingga proses produksinya tidak selesai tepat waktu.
Akibatnya, pertandingan kategori festival disebut dihentikan sebelum seluruh peserta tampil. Sejumlah official menyatakan sebagian besar peserta festival tidak sempat bertanding dan dijanjikan tetap menerima medali emas yang akan dibagikan sekitar satu bulan setelah kejuaraan berakhir.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan sejumlah kontingen dari luar Lampung, di antaranya dari Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Sumatera Utara.
Ketua FORKI Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, menyatakan akan menyampaikan protes kepada PB FORKI apabila informasi tersebut terbukti benar. Menurutnya, panitia harus bertanggung jawab apabila medali benar-benar habis sebelum seluruh pertandingan selesai karena kejuaraan yang membawa nama Piala Presiden seharusnya dikelola secara profesional.
Di tengah polemik tersebut, sejumlah official juga mempertanyakan penggunaan nama kejuaraan. Mereka menyebut rekomendasi yang diterbitkan PB FORKI menggunakan nama Indonesia Open Karate Championship, sedangkan selama pelaksanaan ajang dipromosikan dengan branding Piala Presiden.
Para peserta dan official mendesak panitia memberikan penjelasan secara terbuka terkait kericuhan pertandingan, sistem pengamanan, distribusi medali, serta penggunaan nama kejuaraan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan menjaga kredibilitas penyelenggaraan ajang karate nasional.
Hingga berita ini diterbitkan, panitia pelaksana maupun PB FORKI belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan yang disampaikan peserta dan official. (Red).
