JAKARTA – Komisi X DPR RI menyoroti dampak negatif Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 terhadap kinerja Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Meski tidak meragukan kontribusi dan peran KONI selama ini, sejumlah anggota DPR menyampaikan keprihatinan mereka terhadap aturan yang dinilai membatasi independensi organisasi olahraga.
“KONI sudah berbuat luar biasa di bidang olahraga. Namun, keluarnya Permenpora ini seperti permainan catur yang berakhir remis. Tidak ada ruang gerak,” kata Juliyatmono, anggota Komisi X dari Fraksi Golkar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, DPR RI, Kamis (23/1).
Juliyatmono mengusulkan agar Kementerian Hukum dan HAM serta Menpora Dito Ariotedjo dipanggil untuk menjelaskan filosofi di balik kebijakan tersebut. “Ini menyangkut hajat hidup para atlet yang telah berkontribusi bagi Indonesia. Jika perlu, Permenpora ini direvisi demi kepentingan yang lebih besar,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Dewi Qoryati dari Fraksi PAN. Ia menilai Permenpora Nomor 14/2024 melanggar prinsip Piagam Olimpiade, khususnya terkait independensi organisasi olahraga. “Kemenpora harus mencabut atau merevisi aturan ini karena meresahkan KONI dan anggotanya,” ujarnya.
Dewi juga menyoroti Pasal 10 Ayat 2 yang mewajibkan kongres organisasi olahraga mendapat rekomendasi dari kementerian. “Ini menghilangkan independensi organisasi. Bahkan, hasil kongres bisa batal jika tidak mendapat persetujuan Menpora dalam waktu 30 hari,” jelasnya
Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, menyampaikan bahwa Permenpora Nomor 14/2024 telah mengganggu kinerja KONI, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Kami telah bertemu Menpora dan menyampaikan keberatan. Aturan ini melucuti kewenangan KONI dan berdampak negatif pada pembinaan olahraga di daerah,” ungkapnya.
Marciano menambahkan, beberapa pemerintah daerah kini enggan berkoordinasi dengan KONI untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) karena mengacu pada aturan baru tersebut.
Staf Ahli Ketua Umum KONI Pusat, Benny Riyanto, mengkritik prosedur pembentukan Permenpora yang dianggap melanggar prinsip partisipasi masyarakat. “Permenpora ini diundangkan tanpa melibatkan masyarakat olahraga. Kami juga menemukan minimal 10 pasal yang melanggar norma, terutama terkait campur tangan pemerintah dalam pengelolaan organisasi olahraga,” tegasnya.
terpisah, Ketua Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI Pusat, Suryansyah, mengkritik Menpora Dito Ariotedjo yang dinilai gagal menjelaskan kontroversi ini. “Menpora seharusnya menjadi regulator, bukan operator. Sayangnya, Menpora lebih sering menghindar dari media dan masyarakat olahraga,” ujarnya.
Suryansyah menegaskan bahwa Siwo PWI telah memberi ruang kepada Menpora untuk menyampaikan pandangannya, namun respons yang diberikan dianggap tidak memadai. “Menpora Dito seperti melempar bola kepada bawahannya tanpa memberikan solusi konkret,” pungkasnya.
Dengan berbagai kritik yang muncul, Komisi X DPR RI mendesak Kemenpora untuk segera mengevaluasi Permenpora Nomor 14/2024 agar tidak semakin menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat olahraga.
