Oleh: Resi Is Junanda
Di antara deru kendaraan yang meraung setiap detiknya, di bawah lampu merah simpang Tugu Adipura yang tak pernah tidur, ada sekelompok wajah kecil yang kerap kita lihat tapi sering kali tak kita pandang. Anak-anak berseragam dekil, tangan mungil yang menjajakan tisu atau menyemir sepatu dengan semangat ganjil, seolah hidup mereka adalah pertunjukan sunyi yang tak kunjung usai.
Bandar Lampung—kota yang katanya ingin menjadi metropolitan—ternyata punya cerita suram yang tidak banyak dibicarakan: nasib anak jalanan yang terlunta, tak tersentuh perhatian serius dari pemerintah. Mereka hidup bukan hanya dalam kekurangan, tapi juga dalam ketidakpedulian sistemik.
Mimpi yang Dihisap Asap Knalpot
Rian (14), salah satu dari ratusan anak jalanan di Bandar Lampung, mengenakan kaus hitam yang tampak kebesaran. Di tangannya tergenggam kotak kecil berisi tisu. Ia mengaku mulai “kerja” sejak usia 10 tahun. “Ayah nggak ada, ibu sakit. Kalau saya nggak turun ke jalan, kami nggak makan,” ujarnya dengan tatapan kosong namun dewasa sebelum waktunya.
Rian tak sendiri. Ada puluhan anak lain di titik-titik strategis kota: Terminal Rajabasa, Pasar Bambu Kuning, Bundaran Gajah, hingga depan Mall Boemi Kedaton. Mereka hidup di sela-sela pembangunan kota yang kian menjulang, tapi seolah menutup mata terhadap potret kecil seperti mereka. Ironis, ketika trotoar dipercantik dan jalan diperlebar, tapi hati pemangku kebijakan tetap sempit terhadap kemanusiaan.
Pemerintah dan Janji yang Menguap
Berulang kali, Pemerintah Kota Bandar Lampung menyatakan komitmennya untuk “menangani” anak jalanan. Tapi penanganan yang dimaksud acap kali hanya sebatas razia insidental menjelang momen besar seperti Hari Kemerdekaan atau kunjungan pejabat. Mereka digiring, diamankan, lalu dilepaskan lagi. Seolah hanya menggeser masalah, bukan menyelesaikan akar persoalan.
“Yang dilakukan pemerintah bukan pembinaan, tapi pengusiran bermotif estetika,” ujar Ria Astuti, pegiat sosial dari Yayasan Pelita Anak Bangsa. “Mereka (anak-anak jalanan) dianggap noda dalam pemandangan kota, bukan manusia dengan hak yang harus dilindungi.”
Yang lebih menyakitkan, tak ada program berkelanjutan dan sistemik. Pendidikan alternatif yang dijanjikan? Tak pernah terlihat wujudnya. Pelatihan keterampilan? Hanya proyek sebatas laporan. Sementara waktu terus bergulir, dan anak-anak itu tumbuh dengan luka sosial yang menganga.
Dari Kaki Lima ke Pinggir Neraka
Bagi sebagian anak jalanan, hidup di jalan bukan sekadar tentang bertahan hidup. Itu adalah upaya bertahan dari bahaya. Kekerasan, eksploitasi, pelecehan, bahkan perdagangan manusia mengintai dalam diam. Beberapa di antara mereka dipaksa bekerja oleh orang dewasa yang memanfaatkan ketidakberdayaan.
Siti (13), misalnya, pernah mengalami kejadian nyaris diculik saat tengah menjajakan minuman di kawasan Enggal. “Ada mobil berhenti, katanya mau beli minum. Tapi saya dipaksa masuk. Untung saya teriak,” ujarnya lirih. Peristiwa itu tak pernah sampai ke kantor polisi, sebab siapa pula yang akan memperjuangkan aduan dari anak jalanan?
Ketika negara absen, kekerasan hadir sebagai rutinitas.
Statistik Tak Bernyawa
Menurut data dari Dinas Sosial Provinsi Lampung (terakhir diperbarui tahun 2023), terdapat lebih dari 500 anak jalanan di wilayah Bandar Lampung. Namun angka ini dipandang tidak akurat oleh banyak pihak, karena penghitungan dilakukan hanya saat razia. Artinya, anak-anak yang tidak tertangkap mata petugas, tak pernah masuk dalam catatan negara.
Lebih parah lagi, alokasi anggaran untuk rehabilitasi sosial anak jalanan tiap tahunnya justru mengecil. Di tahun 2022, Pemkot Bandar Lampung hanya menganggarkan sekitar Rp 150 juta untuk penanganan anak jalanan—jumlah yang bahkan lebih kecil dibanding anggaran dekorasi taman kota.
Dipeluk Lembaga Swadaya, Diabaikan Negara
Beruntung, masih ada segelintir komunitas yang bersedia turun tangan. Yayasan Peduli Anak Jalanan, misalnya, membuka kelas sore di bawah jembatan di daerah Panjang. Di sana, anak-anak belajar membaca, berhitung, dan bermain. Namun kapasitas lembaga seperti ini terbatas, baik secara dana maupun tenaga.
“Kalau mengandalkan pemerintah, anak-anak ini bisa punah,” kata Yudi, relawan pengajar. “Mereka butuh ruang aman, bukan sekadar razia dan intimidasi.”
Tumbuh Tanpa Negara
Bayangkan tumbuh tanpa akta kelahiran, tanpa akses pendidikan, tanpa jaminan kesehatan. Itulah kenyataan hidup yang dihadapi oleh anak-anak ini. Mereka tak punya identitas legal, sehingga tak bisa masuk sekolah formal, tak bisa mengakses layanan publik, bahkan tidak bisa mendapatkan vaksinasi dasar.
Dalam bahasa hukum, mereka adalah “anak yang membutuhkan perlindungan khusus.” Tapi dalam praktik, mereka tak lebih dari statistik tanpa suara. Negara yang seharusnya hadir sebagai pelindung, justru menjadi bayang-bayang yang menghindar.
Lebih dari Sekadar Simpati
Anak jalanan tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan sistem yang bekerja. Butuh program yang dirancang jangka panjang, bukan proyek mercusuar. Butuh perhatian lintas sektor—pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, hingga ketenagakerjaan—bukan sekadar aksi reaktif yang hanya meredam suara kritik.
Sebagai warga kota, kita pun tak bisa lepas tangan. Membeli tisu dari mereka mungkin memberi makan untuk hari ini, tapi bukan solusi jangka panjang. Kita harus berani menuntut pemerintah kota untuk hadir secara nyata—bukan dalam spanduk, tapi dalam tindakan.
Mimpi Mereka Sama seperti Anak Anda
Ketika ditanya apa mimpinya, Rian menjawab tanpa ragu, “Pengen jadi polisi, biar bisa nolong orang.” Siti ingin jadi guru. Lain lagi dengan Budi, yang bercita-cita punya warung makan sendiri. Mereka punya harapan, meski hidup mereka digilas realitas.
Mereka bukan hantu yang mengganggu lalu lintas. Mereka anak-anak, sama seperti anak-anak lain di rumah kita. Mereka hanya berbeda nasib—karena lahir di lingkungan yang salah, dan hidup di negara yang enggan bertanggung jawab.
Kota Tanpa Hati
Bandar Lampung bukan hanya membutuhkan pembangunan fisik, tapi juga pembangunan nurani. Kota ini akan terus pincang selama masih membiarkan anak-anaknya tumbuh dalam ketidakpastian. Jalan raya yang luas dan taman kota yang indah tak akan berarti jika di sudut-sudutnya masih terdengar suara anak-anak yang menangis karena lapar.
Anak-anak jalanan bukan masalah yang harus “dibereskan,” tapi manusia yang harus diberdayakan. Jika kita diam, maka kita adalah bagian dari ketidakpedulian itu sendiri.
