Kerjasama swakelola ini diawali dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh para satker terkait layanan infrastruktur, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Kominfotik, PDAM, Dinas Perhubungan, dan para camat dari 15 kecamatan se-Lambar.

FGD berlangsung di Ruang Pakuwon Bappeda Lambar dan dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lambar, Wasisno Sembiring SE MP, Selasa (21/03/2023).

Kepala Balitbang Lambar, Paijo SKM MKes, mengatakan bahwa penyusunan dokumen ini penting dilakukan untuk mendapatkan gambaran kepuasan masyarakat atas layanan infrastruktur seperti tertuang dalam RPD Lambar 2023-2026.

Sementara itu, Tim PKPB UIN RIL yang diketuai Dr Eko Kuswanto MSi, menyatakan bahwa persepsi masyarakat Lambar perlu dinilai atas layanan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, irigasi, ruang terbuka hijau, transportasi, kualitas lingkungan, lampu penerang jalan umum, air minum, internet, dan listrik.

“Hasilnya akan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan merata,” ujar Eko yang juga menjabat Kaprodi Pendidikan Biologi UIN RIL.

Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan (PKPB) UIN dibentuk untuk mewadahi kegiatan-kegiatan kerjasama dengan pihak luar terkait isu-isu pembangunan berkelanjutan, hal ini tertuang pada Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung No 23 Tahun 2023. (***)