Pemkot Bandarlampung Antisipasi Jika Ada Kenaikan Harga Sembako Saat Nataru
Joza 
BANDARLAMPUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung akan melakukan langkah antisipasi guna menghadapi jika ada kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok di pasaran, jelang Natal 2022 dan Tahun Baru (Nataru) 2023.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandarlampung, Wilson Faisol mengatakan, kegiatan pasar murah yang digelar di 126 kelurahan di kota setempat dalam mengantisipasi adanya inflasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah selesai per 1 Desember kemarin.
Namun saat ini, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan satgas pangan untuk mengantisipasi terkait dengan situasi menghadapi kenaikan harga bahan pokok saat Nataru.
"Kita pantau sekarang juga ada beberapa harga bahan pokok yang naik, namun saat ini naiknya masih dibatas kewajaran," ujar Wilson saat ditemui di lingkungan kantor pemkot setempat, Selasa (6/12).
Kedepan, jelasnya, tidak menutup kemungkinan untuk mengatasi kenaikan harga jelang Nataru ini akan digelar kembali pasar murah untuk meringankan beban masyarakat.
"Sejak Oktober dimulai hingga berakhir awal Desember kemarin, pasar murah menghabiskan hampir Rp2 miliar," katanya.
Seperti saat ini, harga telur mulai naik kembali. Yang biasanya Rp26 menjadi Rp30 ribu per kilogram di pasaran.
"Kenaikan harga ini juga karena ada beberapa faktor, salah satunya pasokan telur terlambat. Tapi mudah-mudahan kita berdoa dalam waktu dekat sudah setabil kembali," harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Kota Bandarlampung, I Kadek Sumarta mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan membagikan beras kepada masyarakat di 20 kecamatan.
Pembagian beras sekitar 30 ribuan paket, yang ini merupakan pembagian tahap ke dua.
"Tahap pertama di Oktober sudah. Nah di Desember ini kita bagikan 30 ribu paket beras, yang waktu pembagiannya nanti kita siapkan," kata dia.
Sehingga jelasnya, total sebanyak 65 ribu paket beras yang dibagikan sejak tahap pertama menghabiskan anggaran Rp3,7 miliar.
"Pembagian beras ini diutamakan di daerah-daerah pesisir. Tapi masyarakat yang mungkin sudah mendapatkan BLT, PKH, kemungkinan tidak dapat. Karena bantuan ini untuk data ter update yang dilakukan oleh camat dan juga kelurahan," tutupnya. (oza)
