Kota Bandarlampung Diharapkan Jadi Bagian Kota Kreatif
Joza 
BANDARLAMPUNG - Kota Bandarlampung diharapkan ikut menjadi bagian dari kota kreatif. Pasalnya, banyak produk berkualitas yang dihasilkan dari Kota Tapis Berseri ini.
Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno usai mengikuti Workshop KaTa Kreatif di Hotel Bukit Randu, Bandarlampung, Minggu (28/8). "Produk yang dihasilkan cukup berkualitas. Tahun depan akan kita naubatkan Bandarlampung menjadi kota kreatif sesuai dengan harapan para pelaku ekonomi kreatif di sini," kata dia.
Menurutnya, produk yang berkualitas tinggi perlu didukung dengan keberpihakan dari pemerintah melalui program bangga buatan Indonesia. Sehingga diharapkan bisa menciptakan 2 juta lapangan kerja baru.
"Kami melihat antusiasme dari para pelaku ekonomi kreatif terutama dari ibu-ibu yang memberikan suatu semangat otomatis bahwa produk ini bisa dibeli oleh instansi pemerintah, dan juga masyarakat karena memiliki keunggulan dari segi desain," ujarnya.
Program bangga buatan Indonesia sudah diikuti oleh 20 juta UMKM yang masuk ke dalam e-catalog lokal, sektor maupun nasional. Sehingga pemerintah wajib membeli untuk mendukung keberpihakan kepada UMKM.
"Ada Rp500-800 triliun belanja pemerintah yang kita arahkan pada produk bangga buatan Indonesia. Dan ini juga bisa menciptakan 1,7 persen tambahan pertumbuhan ekonomi dan 2 juta lapangan kerja baru," paparnya.
Untuk menjadi bagian dari kota kreatif, lanjut Sandiaga Uno, pihaknya akan memastikan pelatihan pendampingan akan dilakukan secara berkelanjutan. Di database ada sekitar 5 ribu UMKM yang disuntik peningkatan keterampilan.
"Kami akan melakukan pendampingan hingga sampai pembiayaan. Bekerja sama dengan pemerintah kota, sehingga diharapkan tidak hanya merintis tapi juga naik kelas," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandarlampung, Khaidarmansyah mengatakan, pihaknya telah menggunakan produk dalam negeri. Ada sekitar 30 persen tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang harus dipenuhi pemerintah.
"Kita juga mendorong UMKM kita untuk masuk di e-catalog sehingga bisa dibeli oleh OPD. Soal pendampingnya dilakukan oleh dinas perindustrian, perdagangan dan UMKM," katanya. (oza)
