Pemerintah Provinsi Lampung Segera Menggelar Pasar Murah Guna Mendukung Stabilisasi Harga Beras
admin 
Bandar Lampung -- Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri secara virtual, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (9/10/2023).
Inflasi Nasional pada September 2,28% (yoy) dan 0,19% (mtm), menurun jauh bila dibandingkan pada September 2022 sebesar 5,95%. Walaupun inflasi relatif terkendali, Mendagri mengajak seluruh pihak agar tidak terlena. Mendagri mengungkapkan, Angka inflasi (mtm) pada bulan Agustus 2023 sebesar -0,02% dan naik menjadi 0,19% pada September 2023 mengindikasikan terjadinya kenaikan harga-harga komoditas.
"Fokus daerah mana yang naik, kita tekan. Daerah yang sudah bagus, inflasinya terkendali dibawah nasional berusaha untuk bisa diturunkan. Kita fokus pada komoditas apa yang menyebabkan terjadinya kenaikan di daerah itu," kata Mendagri. Mendagri meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dengan BPS yang ada di setiap daerah, serta melakukan pengecekan langsung di lapangan oleh Satgas Pangan.
Mendagri juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk melakukan antisipasi terkait kenaikan harga dan ketersediaan sejumlah komoditas seperti beras, gula pasir, jagung, bawang putih, cabai merah dan cabai rawit. Selain itu, Mendagri menyampaikan instruksi Presiden Joko Widodo kepada seluruh pemerintah daerah untuk menggencarkan Gerakan Pangan Murah serta melakukan langkah-langkah kreatif dan inovatif untuk menurunkan harga beras.
Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menyebutkan, inflasi nasional bulan September 2023 sebesar 2,28% (yoy) turun dari inflasi bulan Agustus sebesar 3,27%. Namun inflasi bergejolak meningkat dari 2,42% menjadi 3,62% (yoy). Adapun komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar adalah beras, sebesar 0,55% (yoy).
Sarwo Edhy selanjutnya mengungkapkan bahwa Bapanas telah melakukan penyaluran bantuan pangan beras untuk 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bantuan penanganan stunting (telur dan daging ayam) untuk 1,446 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS) untuk periode September, Oktober, November dan sudah mulai disalurkan pada 11 September 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Bapanas juga mengimbau kepada Dinas urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mempercepat realisasi penyerapan anggaran dekonsentrasi terutama dalam rangka pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan daerah.
Sementara itu, Sekdaprov Fahrizal Darminto menjelaskan bahwa inflasi Lampung dalam posisi yang terkendali. Terkait penyerapan dekonsentrasi yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional, Sekdaprov menjelaskan saat ini telah berprogres.
Sekdaprov selanjutnya mengungkapkan, atas persetujuan Gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung dalam waktu dekat akan segera menggelar pasar murah dalam rangka mendukung stabilisasi harga beras menggunakan alokasi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT), bersinergi dengan stakeholder/lembaga terkait. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).
