Bandarlampung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) anggarkan Rp40 miliar untuk Pembangunan Trotoar Ramah Anak di Tahun 2022.
Kepala Dinas PU Bandarlampung, Iwan Gunawan mengatakan, bahwa di 2022, salah satu giat dinas PU untuk membantu Bandarlampung menuju Kota Layak Anak adalah dengan membuat trotoar yang layak anak.
“Tidak hanya ramah anak, trotoar itu sebaiknya juga memang harus ramah disabilitas,” kata Iwan saat dihubungi melalui sambungan telepon, (2/1).
Menanggapi kasus anak yang berulang kali terjatuh ke drainase, Iwan juga akan melakukan sidak jalanan, berkeliling untuk memetakan trotoar yang berlubang.
“Kita akan keliling, mana daerah-daerah yang tergenang air, akan kita benahi. Apakah ada trotoar yang berlubang akan kita tutup supaya aman, drainase yang tersumbat, saluran kurang besar atau jika harus kita buat saluran baru, akan kita lakukan,” ujarnya.
“Kita mulai buat trotoar itu di 2022, Insya Allah. Kita akan buat trotoar di Jalan Sultan Agung, Jalan Raden Intan, kemudian Jalan Gatot Subroto. Kira-kira contohnya seperti di Jalan HM Noor,” tambahnya.
Ia juga menganggarkan perbaikan atau pembuatan trotoar tersebut di 2022 sebanyak Rp40 Miliar.
“Kita akan mulai lelang sekitar Januari atau Februari, jadi pengerjaannya sekitar Maret atau April, saya optimis semua bisa selesai sampai akhir 2022,” terangnya.
Hal itu juga untuk mendukung Bandarlampung mendapat predikat Kota Layak Anak (KLA) di 2022.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandarlampung, Sri Asiyah mengatakan, ada lima kategori untuk penghargaan kota layak anak yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan yang tertinggi KLA.
"Bandarlampung tahun ini ada di kategori Madya,” kata Sri saat dihubungi melalui sambungan telepon, (2/1).
Ia juga mengatakan, bahwa di Indonesia sendiri, belum ada daerah yang mendapat predikat KLA. "Paling tinggi itu Utama, dan 2021 itu kalau tidak salah hanya ada dua kota, Solo dan salah satu Kota di Bali,” katanya.
Ia mengaku, memang untuk sampai tahap KLA itu sangat sulit, karena semua komponen baik fasilitas maupun masyarakat nya sendiri harus sadar akan hak-hak anak.
“Contoh di Solo itu, hotel-hotel di sana satpamnya itu sudah mendapat pelatihan untuk orientasi ramah anak, sehingga tidak ada kejadian anak hilang atau kasus kecelakaan anak, karena semua staf sudah diberi pelatihan khusus untuk orientasi anak,” jelasnya.
Selain itu, semua fasilitas milik pemerintahan dan swasta juga sudah harus didesain ramah anak dan memenuhi kebutuhan anak.
“Misal di kereta api, juga harus sudah ada sarana untuk main anak. Taman bermain itu idealnya ada di seluruh kecamatan, sedang di kita baru punya satu yang terakreditasi di Kalpataru, Kemiling. Jadi sarana dan prasarana juga harus mendukung,” ungkapnya.
Untuk mendukung pemingkatan kota layak anak di Bandarlampung, Sri juga akan melakukan koordinasi yang intens ke tiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan pemerintahan Kota Bandarlampung.
“Karena semuanya hampir melekat di semua OPD, dinas kami sifatnya hanya menggerakan untuk tercapainya kota layak anak yang ideal. Misalnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan ada di dinas pendidikan, hak anak untuk memperoleh akte dan identitas lainnya ada di Disdukcapil, sarana prasarana yang ramah anak ada di dinas pekerjaan umum, semua ada di OPD,” jelasnya.
“Selain itu kami juga punya Satgas kota layak anak yang mendorong para OPD memprioritaskan anak dalam segala programnya,” ungkapnya. (oza)